Bahan Kuliah Audit Keselamatan Jalan

trysaja
12.07
0

 

Materi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Jalan:

Undang-undang

  1. UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  2. UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 Peraturan Pemerintah

  1. PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang telah diubah dengan PP No 43 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas PP 15 2005 dan PP 44 Tahun 2009 tentang Perubahan PP 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  2. PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang mencabut PP 26 Tahun 1985 tentang Jalan
  3. PP 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang telah diubah dengan PP 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  4. PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang mencabut PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi, namun telah diubah dengan PP 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  5. PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mencabut PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, namun telah diubah dengan PP 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  6. PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang telah diubah dengan PP 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  7. PP 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
  8. PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  9. PP 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

 Instruksi Pemerintah

  1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, lampiran inpres
  2. Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) tahun 2011, English Version

 Peraturan Menteri Pekekerjaan Umum/ PUPR

  1. Peraturan Menteri PU No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang telah dicabut dengan Permen PUPR No 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
  2. Peraturan Menteri PU No 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan
  3. Peraturan Menteri PU No 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
  4. Peraturan Menteri PU No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, dengan Lampiran Permen 19
  5. Peraturan Menteri PU No 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
  6. Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
  7. Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan umum, yang mencabut Permen PUPR No. 09/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, diubah dengan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dengan Lampiran A, B, C, D, E, F, G
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan yang juga menyatakan bahwa Permen sebelumnya yaitu Permen PU Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungi Jalan tidak berlaku lagi.

 Peraturan Menteri Perhubungan

  1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lints di Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006
  2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan
  3. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  4. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  5. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; diubah dengan Permenhub No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Permenhub No. 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan Permenhub No. 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
  6. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mencabut Kepmenhub Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
  7. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
  8. Permenhub No. 46 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No PM 120 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan
  9. Permenhub No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; mengubah Peraturan Menteri Perhubungan No PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Surat Edaran / Instruksi Menteri PUPR

  1. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019
  2. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  3. Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Konstruksi

Pedoman Kementerian PUPR

  1. Pedoman Audit Keselamatan Jalan
  2. Pedoman Besaran Kecelakaan Lalu Lintas
  3. Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan

Instruksi/Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga

  1. Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Buku 1 (Biru) Rekayasa Keselamatan Jalan
  2. Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Buku 2 (Hijau) Manajemen Hazard Sisi Jalan
  3. Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Buku 3 (Merah) Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 15/SE/Db/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan Nasional
  7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 06/SE/Db/2017 tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema LongSegment
  9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 07/SE/Db/2017 tentang Panduan Pemilihan Teknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
  11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2019 tentang Panduan Teknik Pelaksanaan Jembatan Tahun 2019
  12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2019 tentang Panduan Teknik Pengawasan Pelaksanaan Jembatan Tahun 2019 
  13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga 2018 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
  14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No 09/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Khusus Interim dan Analisis Harga Satan (AHS) Pekerjaan yang Dilaksanakan Secara Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

  1. Peraturan Menteri LHK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

   


 






















Tags

Tampilkan selengkapnya

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)
Bagikan ke aplikasi lainnya
Copy Post Link